PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BNSP

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

  1. bahwa dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan yang berdayasaing dan memiliki standar global;
  2. bahwa saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan kebutuhan saat ini;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat:

  1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara
sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan
kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja atas nama BNSP.
5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.
6. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2
(1) Membentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini
disebut dengan BNSP.
(2) BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
Pasal 3
(1) BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNSP menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
b. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;
d. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
e. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di
bidang sertifikasi profesi; dan
f. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang
terintegrasi.
Pasal 4
(1) BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian lisensi lembaga sertifikasi profesi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh BNSP.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 5
(1) Susunan Keanggotaan BNSP terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota, meliputi:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
c. anggota 5 (lima orang).
(2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merangkap sebagai
anggota.
(3) Ketua BNSP berasal dari unsur Pemerintah dan Wakil Ketua BNSP berasal dari unsur masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.
Pasal 6
(1) Keanggotaan BNSP terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.
(3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya.
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari asosiasi profesi dan/atau
asosiasi industri.
Pasal 7
Untuk menjadi anggota BNSP, calon anggota BNSP harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. sanggup bekerja penuh waktu;
e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
f. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi di bidang profesi tertentu paling singkat 10 (sepuluh)
tahun; dan
g. menguasai bahasa asing secara aktif minimal bahasa Inggris.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP dibentuk Sekretariat BNSP.
(2) Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab
secara fungsional kepada ketua BNSP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
(3) Sekretariat BNSP berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat BNSP, yang
merupakan jabatan struktural eselon II.a, atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BNSP diatur dengan peraturan
Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli

Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua BNSP membentuk kelompok kerja dan mengangkat
tenaga ahli.
(2) Kelompok kerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima)
kelompok kerja dan 10 (sepuluh) tenaga ahli.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas fungsi dan tata kerja kelompok kerja dan tenaga ahli
ditetapkan oleh Ketua BNSP setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN

Pasal 10
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
Pasal 11
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberikan hak keuangan dan fasilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 12
(1) Dalam pengusulan pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Menteri melakukan seleksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 13
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan
dari jabatan organiknya.
(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian
sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil jika telah mencapai batas usia pensiun.
Pasal 14
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP diberhentikan apabila yang bersangkutan:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap; atau
d. sakit yang berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau tidak mampu lagi melaksanakan tugas
dan tanggung jawab.
Pasal 15
(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BNSP diberhentikan dari keanggotaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sekretariat BNSP wajib melaporkan kekosongan keanggotaan
BNSP kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya kekosongan keanggotaan
BNSP.
(2) Berdasarkan laporan Kepala Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri
mengusulkan anggota pengganti kepada Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kalender untuk
dilakukan penggantian keanggotaan BNSP.
(3) Presiden menetapkan pengganti keanggotaan BNSP berdasarkan usulan Menteri.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penggantian keanggotaan BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengangkatan keanggotaan BNSP.
Pasal 16
Dalam hal sisa masa jabatan keanggotaan BNSP yang kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri mengusulkan kepada Presiden keanggotaan BNSP
pengganti tanpa melalui proses seleksi.
Pasal 17
Masa jabatan keanggotaan BNSP pengganti sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota BNSP.
Pasal 18
(1) BNSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Dalam melaksanakan tugas, BNSP wajib berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNSP wajib melaporkan secara
berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.
Pasal 19
(1) Penilaian kinerja Anggota BNSP dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Ketentuan mengenai standar, metode, dan tata cara penilaian kinerja Anggota BNSP diatur dengan

Peraturan Presiden.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan transparansi, baik secara internal maupun eksternal.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNSP diatur dengan Peraturan BNSP.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 22
Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23
Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk
berdasarkan undang-undang dan/atau telah diakui lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan
dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4408) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,
tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah mi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 26
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Maret 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 Maret 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 32

 

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/atau tenaga kerja yang telah berpengalaman. Terhadap hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408).
Badan Nasional Sertifikasi Profesi tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. 

Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak. Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan dipasar kerja global. Disamping itu, dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Terhadap hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408) yang menyangkut:

a. Peningkatan proses sertifikasi yang masif dan berkualitas;
b. Penguatan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui penguatan kelembagaan;
c. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi
yang profesional;
d. Mendorong Lembaga Sertifikasi Profesi yang didirikan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi yang telah terakreditasi, secara otomatis mendapatkan lisensi dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi;
e. Pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan atau telah diakui Lembaga Internasional,
diharmonisasikan (dikoordinasikan) dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan
oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan kembali Peraturan Pemerintah tentang Badan
Nasional Sertifikasi Profesi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Yang dimaksud dengan Tata Kerja adalah hubungan kerja antara Ketua, Wakil ketua dan Anggota.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6189

 

Klik link berikut untuk mendownload filenya :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018